pp 51 tahun 2009. Approach. pp 51 tahun 2009

 
 Approachpp 51 tahun 2009  5006, LL SETNEG : 6 HLM

Pasal 29. Peraturan Pemerintah (PP) tentang. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian;. 03 Pengantar PP 51-2009 240312 Ok. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Padahal, masa berlaku. 95 , TLN No. 51 Tahun 2007 Indikasi Geografis MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permenkes no 35 tahun 2014 12. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiPP NO 51 2009. SEMARANG PT BUFA ANEKA, Jl. PP No. Depkes RI. Peraturan Pemerintah No. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau apotek bersama. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. Pasal 12. 2009 No. Tipe Dokumen. Tipe Dokumen. Hal tersebut sesuai dengan PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pasal 51 butir 1 menyebutkan “Pelayanan Kefarmasian di Apotek hanya dapat dilakukan oleh Apoteker”. PT. Aplikasi Kamus Hukum Indonesia memuat kumpulan definisi atau istilah hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. PP 51 TAHUN 2009 TENTANG KEFARMASIAN. Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII: KETENTUAN UMUM: PENYELENGGARAAN PEKERJAAN. 30 th 2017 • PBF wajib menerapkan CDOB • Badan POM. Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) yang tertuang dalam Undang- Undang Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan. Kimia Farma;Bandung 16. – Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor PP 40 TAHUN 2009 – Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor PP 9 TAHUN 2022 – Mencabut Peraturan Pemerintah. 51 tahun 2009 menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus mempunyai kualifikasi minimum yang ditetapkan oleh pe-merintah. PMA No. Aprilia, E. Pertama, memahami dan mengerti fungsi, posisi dan materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang. English; Español; Português;PEKERJAAN KEFARMASIAN. Juni 22, 2010 selfitridewi Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 6. by adingendut in Types > School Work, pp 51 tahun 2009. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PP 51 tahun 2009 d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. UNDANG-UNDANG DAN ETIKA KESEHATAN. PP 51 tahun 2009 adalah PP tentang pekerjaan kefarmasian. Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga sedang dalam proses pengesahan menjadi Undang-Undang. Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian T. 25 thn 1980, tentang perubahan PP no. Peraturan Pemerintah. 33 tahun 1964 UU No. 42. 2009 No. NOMOR 8 TAHUN 2009. Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. b. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan,. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN. Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 (UU/2009/9) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 30 th 2017 • PBF wajib menerapkan CDOB • Badan POM melakukan. PP: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 September 2009: Tanggal Pengundangan: 1 September 2009. Peraturan Pemerintah (PP) NO. a. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi. Close suggestions Search Search. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu mengatur sumber daya manusia di bidang transportasi. Peraturan Pemerintah (PP) No. U. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. D. Triana M, Suryawati C, Sriyatmi A. 51 tahun 2009 tentang. UU. Pasal 30. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 PP Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya Pada PTUNTahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha. U. hanya dapat dilakukan oleh Apoteker. : a. 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN Berwi Fazri Pamudi, S. NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ayat (2) Cukup jelas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358); 4. diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 3. PASAL 51. NOMOR 51 TAHUN 2012 . 51 tahun 2009 menyatakan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Anonimc, 2009). Adapun dalam perubahan terkini, Pasal I PP Nomor 9 Tahun 2022 mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 PP Nomor 51 Tahun 2008. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية Unknown42 ayat (4), Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Mengingat : 1. persyaratan hukum administratif seperti dalam PP No. Sesuai dengan PP RI No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 19 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. 2014;2(1):44-51. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. NOMOR 40 TAHUN 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangNomor 3-Undang Tahun 2009 5 tentang Narkotika (Lembaran. Posted on Mei 12, 2010. PP No 51 pasal 24 ayat 3 tahun 2009 2 7 Peningkatan peran apoteker 1. , dan Lipsky, P. Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21); c. Pekerjaan Kefarmasian - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tersebut pernah di judicial review ke mahkamah konstitusi, Namun putusan sidang Mahkamah konstitusi secara. Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,. 51 tahun 2009 pasal 37 (1) Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Diunduh 29519. Si (Han) TANGGAL LAHIR ANDA PEKERJAAN KEFARMASIAN • Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum. 1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak. Sebelumnya, PP Nomor 40 Tahun 2009 mengubah ketentuan Pasal 10 PP Nomor 51 Tahun 2008 dan menyisipkan tiga pasal baru di antara Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu Pasal 10A, 10B, dan 10C. Farm. PELUANG DAN TANTANGAN APOTEKER DALAM. 2009 No. 2 Dasar Hukum Pelanggaran. (PP) NO. Open navigation menu. 1332/Menkes/SK/X/2002 Apotek merupakan suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU. 8. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020. Sebagaimana diketahui, PP No. 61 Tahun 2009 Kepelabuhan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. SESI 2 PEKERJAAN KEFARMASIAN. 36 Tahun 2009 . , M. PP ini terbit setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2008 berakhir (dengan asumsi bahwa tahun pajak yang digunakan sama dengan tahun kalender). Pekerjaan Kefarmasian - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. 36, LN. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2009. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1945; 2. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownNOMOR 51 TAHUN 1993 TENTANG. pdf UU-36-2009- Tentang Kesehatan. 2009 No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) yang telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah, 40 TAHUN 2009. 2. 4. 5048, LL. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 31 halaman. 51 Tahun 1997. Jenis. memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya; b. PDF. Cush, J. Jawa Timur 2015. PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian memberikan kebolehan kepada Tenaga Kesehatan diluar Tenaga Kefarmasian. 34 th 2014, terbaru Permenkes No. NOMOR 40 TAHUN 2009. pdf UU_NO_36_2014 Tentang Tenaga Kesehatan. , Apt. Unduh. Berdasarkan PP No. NITA ANGRAENY. 51 Tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 Menyatakan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan. Sesuai dengan PP RI No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 19 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah: a. Nomor. 51 Tahun 2009 tugas dan fungsi apotek diantaranya. Dalam Studi kasus yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh apotek merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur dalam Undang-undang RI No. 104, TLN No. 42 ayat (4), Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Mengingat : 1. PP No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ( PK ) l Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan , perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 30 Tahun 2014. Pekerjaan Kefarmasian . Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAN. pdf UU_NO_36_2014 Tentang Tenaga Kesehatan. PP 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2008. 115, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) No. Sign In. , M. PP ini mengubah ketentuan pada PP Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah. PP 51 tahun 2009 adalah PP tentang pekerjaan kefarmasian. PP No. Sesuai dengan PP RI No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 19 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki. PP No. Evaluasi Perencanaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) di Gudang Farmasi Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Oivestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atasUndang-Undang Nomor 23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pelayan Kefarmasian Rumah Sakit. Tugas, peran, dan tanggung jawab Apoteker menurut PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sebagai berikut : Melakukan pekerjaan kefarmasian (pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep. Peraturan Pemerintah (PP). 2. Berlangganan . Hartini YS. PP 51 09. Tanamkan. Peraturan Pemerintah No. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. Judul. 19. Berdasarkan PP 51 tahun 2009 pasal 1 pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,. PP No. Disusun oleh : SAFITRI YONANDA 1301085 S1-VII B Dosen : Erniza Pratiwi M. Apoteker. Hak CiptaUndang No.